Kementrans Dorong TEP Bangun Ekosistem Pangan untuk 2.572 Dapur MBG di Papua

Latest Program – Dalam upaya meningkatkan ketersediaan bahan pangan di wilayah Papua, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) telah menetapkan arahan strategis bagi Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026. Program ini bertujuan membangun sistem rantai pasok yang kuat dan berkelanjutan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan mampu menjangkau sejumlah besar masyarakat. Menurut Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, TEP diberikan peran penting dalam mengkoordinasikan kegiatan ini, termasuk peningkatan kapasitas pemasokan bahan makanan yang diperlukan oleh pusat-pusat pelayanan gizi. “Program MBG ini dianggap sebagai prioritas nasional, sehingga kami akan memberikan dukungan penuh dalam pengembangan ekosistem pangan serta SPPG,” katanya di Jakarta, Rabu.

Pembangunan 2.572 Dapur MBG di Papua

Kementrans menargetkan pembangunan 2.572 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Papua tahun ini, terutama di daerah-daerah transmigrasi yang menjadi pusat penghasil komoditas pangan. “Dengan jumlah dapur yang signifikan ini, kami yakin ekosistem MBG akan lebih solid dan mampu mencakup kebutuhan warga secara merata,” ujar Iftitah. Peningkatan jumlah SPPG ini dipandang sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan transmigrasi dengan kebutuhan masyarakat untuk makanan bergizi, terutama di kawasan yang belum memiliki akses yang memadai ke pasar pangan nasional.

Menurut Iftitah, realisasi 2.572 dapur MBG akan dilakukan melalui kerja sama yang intens dengan berbagai lembaga, termasuk perguruan tinggi, Badan Gizi Nasional (BGN), serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. “Kami berkomitmen untuk mengintegrasikan sumber daya lokal ke dalam sistem ini, baik melalui pendampingan komunitas maupun penyediaan infrastruktur yang diperlukan,” tambahnya. Ia menekankan bahwa TEP tidak hanya sebagai penggerak utama, tetapi juga sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat di daerah-daerah yang dituju.

“Program MBG ini dianggap sebagai prioritas nasional, sehingga kami akan memberikan dukungan penuh dalam pengembangan ekosistem pangan serta SPPG,” katanya di Jakarta, Rabu.

Komite Otonomi Khusus Papua Terlibat dalam Pembangunan Ekosistem

Dalam kesempatan yang sama, Velix Vernando Wanggai, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, menyatakan bahwa TEP 2026 akan menjadi titik awal bagi penguatan ekosistem MBG. Ia menambahkan, kawasan transmigrasi di Papua ternyata memiliki potensi besar untuk menjadi basis produksi bahan pangan, termasuk beras, daging, ikan, sayur, buah, dan rempah-rempah. “Dengan kekayaan sumber daya lokal ini, SPPG bisa menjadi salah satu output utama dari kegiatan TEP,” jelas Velix.

Velix menjelaskan bahwa peserta TEP akan bertindak sebagai penggerak untuk membantu masyarakat dalam memperluas komoditas yang dihasilkan. “Masyarakat lokal diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam pengembangan ekosistem MBG, termasuk memastikan keberlanjutan pemasokan bahan makanan ke off-taker,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya menekankan pada penyediaan makanan, tetapi juga pada penguatan kapasitas lokal melalui pendampingan dari lembaga pendidikan tinggi dan lembaga lainnya.

Kolaborasi Lintas Institusi untuk Mencapai Target

Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan SPPG dan MBG. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan bahwa Kementrans akan bekerja sama dengan BGN untuk menyusun kelembagaan yang kuat, serta mencari investor strategis dalam pembangunan dapur-dapur MBG. “Tantangannya adalah memastikan bahwa setiap SPPG memiliki sumber daya yang memadai, baik dari segi kelembagaan maupun teknis operasional,” ujarnya.

Velix menambahkan bahwa Komite Otonomi Khusus Papua akan berperan aktif dalam mengalokasikan lahan untuk bangunan SPPG. “Dengan dukungan ini, kita bisa mempercepat proses konversi dari transmigrasi menjadi pusat pangan yang mandiri,” katanya. Ia juga menyebutkan bahwa kampus-kampus akan menjadi bagian dari tim pendamping, khususnya dalam menghubungkan off-taker dengan masyarakat di tingkat lokal. “Kerja sama dengan universitas akan memastikan adanya pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan,” jelas Velix.

“SPPG di kawasan transmigrasi nanti akan (ada) pendampingan juga salah satunya dari kampus untuk mendekatkan off-taker di tingkat lokal,” kata Velix.

Menurut Velix, pengembangan SPPG tidak bisa terlepas dari peran kelembagaan yang siap. “Kami akan memastikan kelembagaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan oleh yayasan atau koperasi lokal,” ujarnya. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada persiapan masing-masing daerah, baik dalam hal kesiapan infrastruktur maupun kelembagaan. “Kerja sama lintas sektor ini akan menjadi fondasi utama untuk keberlanjutan MBG di jangka panjang,” tambah Velix.

Lang