Waka Komisi II DPR Sentil Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Aturan Padahal Incumbent

KPK mengungkap bahwa Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tidak mengerti prosedur birokrasi karena latar belakangnya sebagai musisi dangdut. Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Kamis (5/3/2026), Fadia menyatakan tugas teknis diserahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Daerah (Sekda), sementara dirinya hanya menjalankan fungsi seremonial.

Pelajaran untuk Kepala Daerah

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengkritik Fadia Arafiq, menilai kasus korupsi yang menimpa mantan bupati tersebut seharusnya menjadi pembelajaran bagi para pemimpin daerah lain. “Saya rasa siapapun yang ingin menjadi kepala daerah harus memahami birokrasi, belajar administrasi, dan juga menguasai undang-undang terkait pemerintahan daerah,” ujarnya.

“Apalagi jika seseorang sudah beberapa kali menjabat sebagai incumbent, maka wajib hukumnya untuk mengerti aturan perundang-undangan secara mendalam,” tambah Dede Yusuf.

Dede Yusuf menekankan bahwa pemimpin daerah perlu memahami prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. “Kasus ini bisa jadi bahan evaluasi bagi para kepala daerah, agar tidak mengulangi kesalahan serupa,” imbuhnya.

Kaderisasi Partai sebagai Solusi

Dalam wawancara, Dede Yusuf juga mengingatkan pentingnya sistem kaderisasi partai politik bagi calon kepala daerah. Menurutnya, hal ini bisa memastikan mereka mengerti batasan dan kewenangan sesuai peraturan.

“Dengan kaderisasi yang matang, para kandidat bisa lebih siap menghadapi tugas kepemimpinan daerah,” ujarnya.

Fadia Arafiq, yang telah menjabat sebagai bupati selama dua periode dan pernah menempati posisi Wakil Bupati pada 2011-2016, seharusnya sudah menguasai mekanisme pemerintahan. Namun, menurut Dede Yusuf, ia justru menunjukkan ketidaktahuan terhadap aturan yang seharusnya dikuasai oleh seorang penyelenggara negara.

Kasus korupsi yang menimpa Fadia Arafiq menjadi sorotan karena menunjukkan kesenjangan antara status jabatan dan pemahaman tentang tugas administratif. KPK mengingatkan bahwa kebijakan pemerintahan daerah harus dijalankan secara transparan dan profesional, terlepas dari latar belakang profesi seseorang.