New Policy: Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Dinilai Penting untuk Pendidikan Nasional

New Policy – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026, pemerintah mengenalkan New Policy yang menekankan pentingnya Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda sebagai elemen kunci dalam transformasi sistem pendidikan. Kebijakan ini bertujuan memperkuat akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan kalangan berprestasi. Prof. Susanto, seorang pakar pendidikan, menilai kehadiran kedua model sekolah ini memiliki peran strategis dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Ia menegaskan bahwa New Policy bukan hanya mengubah paradigma pendidikan, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif untuk mewujudkan generasi yang unggul di tingkat global.

Mengapa Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Menjadi Fokus Kebijakan

Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau peserta didik yang berada di luar jangkauan pendidikan formal, terutama dari keluarga kurang mampu atau wilayah terpencil. Menurut Susanto, kebijakan ini memperkuat kesetaraan pendidikan, karena peserta didik tidak lagi dibatasi oleh kondisi ekonomi atau geografis. Sementara Sekolah Garuda fokus pada pengembangan sumber daya manusia berkualitas, dengan kurikulum dan fasilitas yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi akademik dan non-akademik. “Kedua model sekolah ini adalah wujud penerapan New Policy dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang beragam,” kata Susanto saat diwawancara di Jakarta.

Dalam konteks New Policy, Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda bukan hanya sebagai kebijakan pendidikan, tetapi juga simbol komitmen pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkelanjutan. Susanto menjelaskan bahwa Sekolah Garuda diperlukan agar peserta didik yang berbakat memiliki kesempatan belajar secara optimal, sementara Sekolah Rakyat menjawab kebutuhan pendidikan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses yang merata. Kedua model ini, menurutnya, membentuk ekosistem pendidikan yang seimbang antara inklusivitas dan ekscellensi.

Implementasi New Policy di Kota Jakarta

Pemerintah DKI Jakarta menjadi salah satu pusat implementasi New Policy yang menyoroti peran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. SMAN Unggulan MH Thamrin, misalnya, menjadi contoh Sekolah Garuda yang menerapkan standar internasional dan kurikulum inovatif. Di sisi lain, beberapa Sekolah Rakyat seperti Sentra Mulyajaya di Pasar Rebo dan Sentra Handayani di Bambu Apus telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat sekitar. Susanto menilai bahwa Jakarta, sebagai kota metropolitan, memiliki keberagaman sosial yang membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel dan adaptif.

Bantuan smartboard yang diumumkan sebagai bagian dari New Policy dinilai sebagai langkah modernisasi yang relevan. Teknologi ini diharapkan meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkuat proses belajar-mengajar. Namun, Susanto menegaskan bahwa keberhasilan pemanfaatan smartboard bergantung pada inisiatif guru dan murid dalam mengintegrasikannya ke dalam kegiatan pembelajaran. “Transformasi digital harus selaras dengan visi New Policy untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata,” tutur Susanto. Ia juga mengingatkan agar teknologi ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Di samping sekolah-sekolah swasta, New Policy juga menempatkan pendidikan non-formal sebagai bagian penting dari pembelajaran masa depan. Susanto menyebutkan bahwa kebijakan ini mencakup pengembangan program pelatihan keterampilan dan peningkatan kualitas infrastruktur. Contohnya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Margaguna di Gandaria Selatan, Cilandak, menjadi pusat pembelajaran yang menjangkau masyarakat dengan kebutuhan pendidikan berbeda. “Dengan New Policy, pendidikan tidak lagi hanya tentang buku teks, tetapi juga tentang pengembangan kemampuan berpikir kritis dan inovasi,” tambahnya.

Implementasi New Policy juga diharapkan mendorong kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Susanto menekankan bahwa pendidikan nasional harus menjadi perhatian utama pemerintah, karena SDM yang berkualitas merupakan fondasi pembangunan bangsa. “Kebijakan ini perlu didukung oleh partisipasi aktif semua pihak, termasuk masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pendidikan,” pungkas Susanto. Ia menambahkan bahwa New Policy akan menjadi pengubah kebijakan pendidikan yang berkelanjutan, dengan fokus pada keadilan dan inovasi.

Dalam wawancara terpisah, Susanto menyatakan bahwa New Policy mengintegrasikan berbagai inisiatif, seperti peningkatan pelatihan guru dan pembelajaran berbasis teknologi. Kebijakan ini, katanya, menjadi jawaban atas tantangan pendidikan di era digital. “Selain smartboard, pemerintah juga perlu berinvestasi dalam pendidikan vokasi dan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja,” ujar Susanto. Ia yakin bahwa dengan New Policy, sistem pendidikan Indonesia akan lebih adaptif dan berdaya saing di tingkat internasional.