AS Berharap Rusia dan China Terlibat dalam Perjanjian Nuklir Baru

Latest Program – PBB/New York (ANTARA) – Amerika Serikat (AS) mengungkapkan keinginan untuk melibatkan Rusia dan China dalam perjanjian pengendalian senjata nuklir di masa depan, menurut Christopher Yeaw, Asisten Menteri untuk Biro Pengendalian Senjata dan Nonproliferasi Departemen Luar Negeri AS, Jumat (1/5). Yeaw menyatakan bahwa Presiden Donald Trump telah menegaskan perlunya modernisasi perjanjian senjata nuklir dengan menyertakan dua negara utama, yakni Rusia dan China, sebagai bagian dari komitmen bersama.

“Perjanjian pengendalian senjata di masa depan harus melibatkan bukan hanya satu, tetapi dua negara nuklir utama, yakni Rusia dan China,” ujar Yeaw dalam Konferensi Peninjauan Para Pihak terhadap Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT). “Kita membutuhkan negara-negara bersenjata nuklir ini untuk menunjukkan komitmen serius terhadap kewajiban Pasal 6 mereka, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan.”

Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New START Treaty) antara AS dan Rusia, yang berlaku hingga 5 Februari 2026, telah berakhir tanpa adanya perpanjangan resmi. Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan September menyatakan bahwa negara-negaranya bersedia mematuhi pembatasan dalam perjanjian tersebut selama setahun, sekaligus mengusulkan AS untuk mengikuti langkah serupa. Namun, hingga saat ini, AS belum merespons secara formal, sehingga masa berlaku pakta nuklir tersebut berakhir.

Kepala delegasi Rusia dalam konferensi peninjauan NPT, Andrey Belousov, mengatakan bahwa langkah Rusia setelah berakhirnya New START akan bergantung pada evaluasi kebijakan militer Barat dan kondisi strategis secara keseluruhan. Pernyataan ini disampaikan saat delegasi Rusia membahas rencana masa depan dalam kerangka perjanjian internasional. Belousov menekankan bahwa Rusia akan menentukan langkah selanjutnya setelah Washington menolak usulan Moskow.

Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kerangka pengendalian senjata, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Pengendalian Senjata dan Keamanan Internasional, Thomas DiNanno, mengungkapkan kemungkinan AS, Rusia, dan China dapat bekerja sama dalam mengawasi persenjataan nuklir global. DiNanno menyebut bahwa kolaborasi ketiga negara ini bisa menjadi solusi untuk menghadapi tantangan keamanan nuklir yang semakin kompleks.

Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT): Landasan Keamanan Global

Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) adalah perjanjian internasional yang bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir, mendorong penggunaan teknologi nuklir untuk keperluan damai, serta mempromosikan perlucutan senjata. NPT ditandatangani pada 1968 dan mulai berlaku sejak 1970, menjadi fondasi utama dalam menciptakan keseimbangan keamanan nuklir di dunia.

Perjanjian ini memiliki tiga pilar utama yang menjadi prinsip dasar. Pertama, non-proliferasi, yang mengharuskan negara-negara non-nuklir tidak memproduksi atau memperoleh senjata nuklir. Kedua, perlucutan senjata, di mana negara-negara nuklir diberi kewajiban untuk mengurangi jumlah senjata dan akhirnya memusnahkannya. Ketiga, penggunaan damai, yang memberikan hak kepada negara anggota untuk mengembangkan teknologi nuklir demi keperluan energi dan kegiatan ilmiah non-kekerasan.

NPT berhasil menarik hampir seluruh negara di dunia, menjadikannya perjanjian senjata nuklir dengan jumlah anggota terbanyak. Dalam perjanjian ini, lima negara (AS, Rusia, China, Inggris, dan Prancis) diakui sebagai pemilik resmi senjata nuklir karena telah meledakkan senjata tersebut sebelum tahun 1967. Peran Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) sangat penting dalam memastikan bahwa bahan nuklir tidak dialihkan dari tujuan damai ke tujuan persenjataan.

Di sisi lain, pemimpin delegasi AS di konferensi peninjauan NPT, Christopher Yeaw, menekankan bahwa perjanjian nuklir masa depan harus mencerminkan komitmen bersama antara negara-negara besar. Ia menyoroti bahwa keterlibatan Rusia dan China dalam perjanjian ini tidak hanya untuk memperkuat kepercayaan antar-negara, tetapi juga sebagai upaya menghadapi ancaman senjata nuklir di masa depan. Yeaw menyatakan bahwa AS memandang penting partisipasi dua negara tersebut dalam mengendalikan jumlah senjata nuklir global.

Kepala delegasi Rusia, Belousov, menyampaikan bahwa situasi strategis saat ini membutuhkan penyesuaian dalam kerangka pengendalian senjata. Ia menekankan bahwa kebijakan militer Barat, terutama tindakan AS dalam menolak usulan perpanjangan New START, akan menjadi faktor kunci dalam menentukan langkah Rusia. Belousov juga menyatakan bahwa Rusia terbuka untuk diskusi dengan AS mengenai rencana perjanjian baru, asalkan dilakukan dengan transparansi dan kesepahaman.

Dalam konteks kebijakan luar negeri AS, Yeaw menyoroti bahwa modernisasi perjanjian nuklir harus mencakup anggota utama seperti Rusia dan China. Ia menyebut bahwa hal ini penting untuk memastikan keadilan dan kestabilan dalam pengendalian senjata nuklir, terlepas dari perbedaan kepentingan politik masing-masing pihak. “Keterlibatan Rusia dan China dalam perjanjian ini akan membantu membangun kepercayaan antar-negara, terutama dalam menghadapi persaingan strategis yang semakin intens,” kata Yeaw.

Konferensi peninjauan NPT menjadi platform penting bagi negara-negara nuklir untuk membahas langkah-langkah bersama. Meski AS dan Rusia mengalami ketegangan akibat berakhirnya New START, Delegasi Rusia tetap memperlihatkan ketertarikan untuk menjalin kerja sama dengan AS dan China. DiNanno mengingatkan bahwa perjanjian nuklir yang melibatkan ketiga negara ini bisa menjadi langkah strategis dalam menghadapi ancaman keamanan nuklir di masa depan.

Sementara itu, IAEA tetap berperan sebagai penjaga ketiga pilar NPT. Organisasi ini bertugas memastikan bahwa bahan nuklir tidak dialihkan ke tujuan persenjataan. Selain itu, IAEA juga mengawasi kepatuhan negara-negara anggota terhadap aturan non-proliferasi. Peran IAEA menjadi semakin kritis dengan berakhirnya New START, karena kekurangan pengawasan internasional bisa memicu risiko penyebaran senjata nuklir di luar lingkaran keempat negara utama.

Dengan latar belakang ketegangan antara AS dan Rusia, keinginan AS untuk melibatkan China dalam perjanjian nuklir baru menunjukkan kesadaran akan pentingnya keberagaman dalam mengendalikan senjata nuklir. China, sebagai negara besar dengan kemampuan produksi senjata nuklir yang signifikan, bisa menjadi pilar baru dalam kerangka pengendalian yang lebih inklusif. DiNanno mengatakan bahwa kolaborasi antara AS, Rusia, dan China akan membantu menciptakan kebijakan nuklir yang lebih adil dan efektif.

Konferensi peninjauan NPT menjadi ajang penting untuk memperkuat perjanjian internasional. Meski terdapat ketegangan antar-negara, diskusi mengenai keterlibatan Rusia dan China dalam perjanjian nuklir baru tetap menjadi fokus utama. Yeaw menegaskan bahwa AS berharap perjanjian ini bisa menjadi dasar bagi kesepakatan yang lebih berkelanjutan, sementara Belousov menunjukkan sikap terbuka Rusia dalam menjajaki kemungkinan kerja sama dengan kedua negara tersebut.