ASEAN Dorong Ratifikasi Kesepakatan Keamanan Pasokan Minyak Bumi

ASEAN dorong ratifikasi keamanan pasokan minyak – Moskow, 30 April – Pada tengah guncangan geopolitik di Timur Tengah, negara-negara kawasan Asean mempercepat proses penandatanganan kesepakatan keamanan pasokan minyak bumi. Laporan terbaru dari Manila Bulletin mengungkapkan langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan stabilitas dan daya tahan pasokan energi di tengah ketegangan yang terus memanas. Dalam perspektif regional, Asean melihat pentingnya kebijakan bersama untuk mengatasi gangguan yang mungkin terjadi dalam rantai distribusi minyak dan gas.

Menurut Menteri Perdagangan Filipina Cristina Roque, Asean tengah bergerak cepat untuk menyelesaikan ratifikasi Asean Framework Agreement on Petroleum Security (APSA). “Kita perlu memiliki mekanisme respons yang terkoordinasi untuk menghadapi ketidakpastian pasokan energi,” katanya. Kesepakatan ini dirancang untuk memperkuat kerja sama antar-negara anggota, termasuk membagi sumber daya minyak secara efisien ketika terjadi gangguan, seperti serangan militer atau keadaan darurat. Tujuan utamanya adalah meminimalkan dampak ekonomi akibat krisis global.

“Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan pasar energi,” ujar Roque. “Dengan APSA, Asean dapat merespons lebih cepat terhadap gangguan yang memengaruhi pasokan bahan bakar, baik dari dalam maupun luar kawasan.”

Konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi penyebab utama peningkatan kebutuhan Asean untuk menguatkan kerangka keamanan pasokan energi. Pada 28 Februari, serangan udara oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap target di Iran, termasuk Teheran, menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban warga sipil. Tindakan balasan dari Iran, yang menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS, memperparah ketegangan tersebut. Sebagai akibatnya, jalur utama pengiriman minyak, yaitu Selat Hormuz, mengalami gangguan signifikan.

Perairan Selat Hormuz, yang menjadi pintu masuk utama minyak dari Teluk Persia ke pasar internasional, kini terancam karena eskalasi konflik. Lalu lintas kapal tanker terganggu, menyebabkan ketidakpastian dalam distribusi bahan bakar. Hal ini berdampak langsung pada harga minyak dunia, yang terus naik seiring kekhawatiran mengenai pasokan yang terganggu. Kenaikan harga minyak juga memengaruhi kebutuhan energi di berbagai negara, termasuk anggota Asean.

Kebutuhan untuk menjaga kestabilan pasokan energi semakin mendesak setelah penyerangan tersebut. Sebagai contoh, kelompok produsen minyak di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Iran, telah melaporkan penurunan produksi akibat kerusakan fasilitas produksi. Situasi ini memicu kekhawatiran global terhadap pasokan energi, terutama karena Timur Tengah menjadi penyuplai utama minyak dunia. Asean, sebagai kawasan yang memiliki ketergantungan pada impor minyak, merasa perlu memperkuat kerangka hukum regional untuk merespons perubahan mendadak dalam pasokan.

Asean Framework Agreement on Petroleum Security (APSA) diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi risiko yang muncul dari ketidakstabilan internasional. Kesepakatan ini mencakup mekanisme darurat yang memungkinkan negara-negara anggota berkolaborasi dalam mengalokasikan cadangan minyak atau menyesuaikan produksi secara kolektif. Selain itu, APSA juga memberikan kerangka kerja untuk mempercepat pengiriman bantuan energi antar-negara, terutama saat terjadi gangguan yang memengaruhi pasokan satu negara.

Krisis di Timur Tengah bukanlah pertama kalinya memengaruhi kestabilan pasar energi. Pada tahun lalu, serangan terhadap infrastruktur minyak di Irak dan Yaman memicu fluktuasi harga minyak yang signifikan. Namun, kali ini dampaknya lebih luas karena perairan Selat Hormuz menjadi sasaran langsung. Kondisi ini memperlihatkan betapa pentingnya jalur distribusi minyak bagi ekonomi global, termasuk untuk negara-negara yang bergantung pada impor.

Roque menekankan bahwa ratifikasi APSA bukan hanya tanggung jawab individu negara, tetapi juga perlu didukung oleh koordinasi regional. “Kita harus menggarisbawahi kepentingan bersama untuk melindungi kestabilan ekonomi dan kebutuhan energi rakyat,” katanya. Kesepakatan ini akan menjadi bagian dari kerangka kerja Asean yang lebih luas, termasuk perjanjian perdagangan dan keamanan ekonomi. Dengan ratifikasi APSA, Asean berharap bisa merespons lebih cepat terhadap perubahan pasar energi, baik dari dalam maupun luar kawasan.

Salah satu keuntungan dari APSA adalah kemampuannya untuk menyediakan mekanisme pembagian pasokan minyak antar-negara anggota. Misalnya, jika satu negara mengalami gangguan produksi, negara lain dapat melengkapi kebutuhan tersebut dengan cadangan yang dimiliki. Hal ini penting karena Asean memiliki kebijakan kebijakan energi yang beragam, dengan beberapa negara menjadi produsen dan yang lainnya sebagai konsumen. Dengan APSA, ketergantungan pada pasar global dapat diminimalkan.

Kondisi pasokan minyak yang tidak stabil juga memengaruhi kebijakan energi domestik Asean. Beberapa negara, seperti Indonesia dan Singapura, telah menaikkan cadangan minyak untuk menghadapi kemungkinan gangguan. Pada saat yang sama, negara-negara lain mempertimbangkan kerja sama lebih lanjut dengan produsen minyak di luar kawasan Asean. Roque mengatakan bahwa Asean berharap ratifikasi APSA dapat mempercepat kesepakatan tersebut, serta meningkatkan daya tahan kawasan terhadap perubahan politik global.

Dalam konteks keamanan energi, Asean mengakui bahwa ketergantungan pada pasokan Timur Tengah terus meningkat. Pada 2023, pasokan minyak dari wilayah tersebut mencapai sekitar 30 persen dari kebut