Industri Kredit Nasional Tetap Stabil Meski Dihadapkan dengan Tekanan Eksternal

Solving Problems – Jakarta, 2 Februari 2026 – Dalam pertemuan media yang diadakan di Jakarta, Selasa, Direktur Utama PT Pefindo Biro Kredit (IdScore), Tan Glant Saputrahadi, menyatakan bahwa sektor kredit dalam negeri masih mempertahankan daya tahan yang baik, terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi secara global. Di tengah konflik antara Amerika Serikat dan Iran, yang memberikan tekanan terhadap pasar keuangan internasional, industri kredit Indonesia justru menunjukkan performa yang relatif kuat. Kondisi ini juga terjadi meski mata uang rupiah mengalami fluktuasi dan industri keuangan menghadapi persaingan yang ketat akibat kebijakan pemerintah dalam mengatur akses ke dana.

Menurut Tan, pertumbuhan kredit nasional tetap positif, meskipun ada risiko yang perlu diawasi lebih seksama terutama pada segmen tertentu. Per Februari 2026, total kredit yang tersisa mencapai Rp9.938,2 triliun, meningkat 9,6 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa industri kredit tetap mampu beradaptasi meski di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dalam masa yang sama, rasio kredit bermasalah (NPL Gross) masih terjaga di angka 2,85 persen, yang menandakan kualitas aset secara keseluruhan masih terkontrol.

PayLater Melonjak, Tapi Risiko Masih Tinggi

Dalam kesempatan yang sama, IdScore menyoroti peningkatan pesat layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau PayLater di Indonesia. Data yang dirilis menunjukkan bahwa outstanding PayLater mencapai Rp56,3 triliun per Februari 2026, naik 86,7 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Pertumbuhan ini jauh lebih signifikan dibandingkan kredit konsumtif konvensional, yang menunjukkan dominasi layanan digital di pasar keuangan modern.

Namun, perlu diperhatikan bahwa rasio kredit bermasalah pada sektor PayLater mencapai sekitar 5 persen. Angka ini menggarisbawahi pentingnya prinsip responsible lending, pemanfaatan data yang lebih tepat, serta edukasi keuangan bagi masyarakat. Tan Saputrahadi menegaskan bahwa adopsi PayLater yang cepat bisa membawa dampak positif, tetapi juga perlu disertai pengawasan yang ketat untuk mencegah kejadian over-leverage.

“Kredit yang sehat adalah fondasi ekonomi yang kuat. Pertumbuhan kredit tanpa literasi dan pengawasan yang memadai berpotensi menjadi risiko sistemik yang tertunda,” ujar Tan dalam diskusi yang dihadiri para pemangku kepentingan sektor keuangan.

Segmen Konsumtif Terkena Dampak Ekonomi Global

Di tengah situasi daya beli masyarakat yang terbatas, segmentasi konsumtif dan debitur dengan pendapatan yang rentan terhadap tekanan ekonomi global mulai menunjukkan ketidakstabilan. Hal ini diduga memengaruhi pertumbuhan kredit secara keseluruhan, terutama di sektor retail dan layanan kecil menengah. Tan menyoroti bahwa ketidakpastian bunga kredit akibat tekanan global masih menjadi beban bagi sebagian besar pemohon, meskipun Bank Indonesia telah menurunkan BI Rate secara bertahap.

Kondisi ini semakin terasa karena kurs rupiah yang melemah hingga melampaui Rp17.000 per dolar AS. Likuiditas di perbankan yang terbatas juga memperlambat penurunan suku bunga kredit. “Situasi ini memaksa industri keuangan untuk lebih selektif dalam menyalurkan dana, terutama kepada segmen yang rentan,” jelas Tan, yang menambahkan bahwa penyesuaian bunga kredit masih memerlukan waktu.

Penguatan Tata Kelola Data Jadi Fokus Utama

IdScore juga menyoroti peran UU PDP sebagai regulasi penting dalam meningkatkan tata kelola data. Selama ini, industri keuangan terus berupaya memperkuat sistem keamanan informasi dan meningkatkan transparansi dalam pengolahan data. Direktur Utama menegaskan bahwa penerapan UU PDP tidak hanya menjadi keharusan, tetapi juga peluang untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital.

Tan Saputrahadi menambahkan bahwa penerapan UU PDP perlu dilakukan secara seimbang agar tidak menghambat pertumbuhan industri. “Batasan dalam pengelolaan informasi tidak boleh menjadi penghalang, tetapi juga bukan alasan untuk meningkatkan risiko ekspansi,” tuturnya. IdScore berkomitmen untuk menjadi pelaku utama dalam penguatan governance dan keamanan data, serta memastikan proses pemrosesan informasi sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Proyeksi Pertumbuhan dan Perkembangan Industri

Untuk tahun 2026, IdScore memproyeksikan pertumbuhan kredit nasional berada di rentang 10-11 persen, asalkan stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Proyeksi ini berdasarkan data yang menunjukkan bahwa pertumbuhan industri kredit masih bisa dijaga meskipun di tengah tekanan eksternal. Dalam hal PayLater, pertumbuhan akan tetap tinggi namun mulai memasuki fase normalisasi, seiring intensifikasi pengawasan regulator dan fokus pada kualitas portofolio.

Tan Saputrahadi menegaskan bahwa keseimbangan antara ekspansi, mitigasi risiko, dan perlindungan data menjadi kunci keberlanjutan industri. “Tantangan utama adalah menjaga pertumbuhan yang pesat tetapi tidak mengabaikan aspek penguasaan risiko,” ujarnya. Hal ini penting karena PayLater yang berkembang pesat memerlukan sistem yang mampu mengelola volume transaksi besar serta memastikan keberlanjutan kepercayaan masyarakat.

Kebutuhan Penguatan Sistem dan Edukasi Keuangan

Menurut Tan, industri keuangan harus terus beradaptasi dengan perubahan ekonomi global, termasuk meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat. “Kebutuhan akan layanan digital seperti PayLater meningkat, tetapi kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan juga harus ditingkatkan,” kata Tan. Ia menambahkan bahwa risiko over-leverage bisa terjadi jika debitur tidak diberikan edukasi yang memadai.

IdScore juga menyoroti adanya fenomena multi akun PayLater, di mana rata-rata debitur memiliki lima fasilitas kredit aktif di berbagai platform. Kasus ekstrem bahkan ditemukan di mana seseorang memiliki lebih dari 1.000 fasilitas kredit. “Ini menunjukkan kebutuhan untuk mengontrol pertumbuhan yang terlalu cepat, agar tidak menghasilkan risiko sistemik yang tersembunyi,” ujarnya.

Dalam konteks ini, IdScore menekankan bahwa ekspansi industri keuangan harus diiringi penguatan sistem yang mampu menangani transaksi besar dan menurunkan risiko penyaluran yang tidak terkendali. “Dengan pengelolaan data yang baik dan pengawasan yang ketat, kita bisa mengoptimalkan pertumbuhan sektor kredit tanpa mengorbankan kualitasnya,” tutur Tan, yang menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama. Hasilnya, industri kredit nasional diharapkan bisa terus tumbuh secara stabil meskipun di tengah tekanan global dan makroekonomi yang dinamis.