Baznas Bermitra dengan Komisi VIII DPR untuk Perkuat Sinergi Layanan Sosial di Sumut

Key Strategy – Jakarta – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia dan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah membangun kerja sama strategis guna meningkatkan koordinasi dalam pemberdayaan sosial di Sumatera Utara (Sumut). Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan antar-sektor, terutama dalam pengelolaan zakat yang menjadi inti dari program Baznas. Pimpinan Baznas Bidang Distribusi dan Pemberdayaan, Idy Muzayyad, mengatakan sinergi dengan lembaga legislatif dan pemerintah daerah sangat penting untuk memperluas cakupan manfaat sosial bagi masyarakat. “Kerja sama ini menjadi bentuk komitmen kita untuk memastikan setiap inisiatif Baznas mampu memberikan dampak konkret bagi kelompok yang paling membutuhkan,” jelas Idy dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Kunjungan Kerja dan Ruang Dialog Strategis

Kolaborasi antara Baznas dan Komisi VIII DPR RI di Sumut bukan hanya berupa diskusi di ruang rapat, tetapi juga diwujudkan melalui kunjungan langsung ke berbagai wilayah. Aktivitas ini bertujuan mengamati pelaksanaan program sosial di lapangan, termasuk bidang agama, haji dan umrah, pemberdayaan perempuan serta anak, kebencanaan, dan pengelolaan zakat dan wakaf. Idy menekankan bahwa penyelarasan kebijakan ini memastikan keberhasilan program Baznas bisa lebih terukur, terkoordinasi, dan berdampak luas. “Dengan mendekati langsung masyarakat, kita bisa memperbaiki kebijakan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Anshory Siregar menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Baznas diharapkan mendorong pengembangan kesejahteraan masyarakat. “Kunjungan kerja menjadi sarana untuk menyamakan pandangan, menyelaraskan arah kebijakan, serta memastikan program yang dijalankan tepat sasaran,” ungkap Anshory. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, karena zakat dianggap sebagai bentuk kontribusi kebajikan yang perlu diawasi secara efektif agar tidak terbuang atau tidak mencapai tujuannya.

Manfaat Kolaborasi untuk Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumut Surya menyambut baik sinergi antara Baznas dan DPR RI. Ia berharap kerja sama ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah, terutama di sektor layanan sosial dan keagamaan. “Ruang dialog yang terbuka ini mampu memperkuat komunikasi antara Baznas, lembaga legislatif, dan pemerintah provinsi,” jelas Surya. Ia menambahkan bahwa sinergi tersebut bisa menjadi acuan dalam merancang program yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana zakat.

Program KJU (Kita Jaga Usaha) yang saat ini dijalankan Baznas di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat, menjadi contoh nyata dari upaya ini. Program ini bertujuan membantu pelaku usaha kecil yang terdampak bencana, sehingga mampu bangkit kembali dan memperkuat ekonomi daerah. Surya menyebut bahwa inisiatif seperti ini sangat relevan, terlebih di tengah tantangan yang dihadapi masyarakat akibat bencana alam atau krisis ekonomi. “KJU menunjukkan bagaimana zakat bisa menjadi alat pemulihan ekonomi yang berbasis keadilan dan kepedulian sosial,” katanya.

Penguatan Kolaborasi dan Kebijakan

Idy Muzayyad menegaskan bahwa penguatan sinergi ini bukan hanya sekadar pembagian tugas, tetapi juga membentuk kepercayaan bersama antara Baznas, lembaga legislatif, dan pemerintah daerah. “Kerja sama lintas sektor menjadi kunci agar program zakat tidak hanya berasal dari satu sumber, tetapi bisa dijalankan secara kolektif,” ujarnya. Menurutnya, dukungan kebijakan dari DPR RI sangat berperan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program, terutama dalam menghadapi kompleksitas kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Anshory Siregar juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan program sosial. “Kerja sama ini bisa menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal,” katanya. Ia menambahkan bahwa Komisi VIII DPR RI siap mendukung Baznas dalam mengembangkan berbagai program, termasuk dalam bidang kebencanaan dan pemberdayaan sosial. “Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memastikan setiap tindakan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada anggaran, tetapi juga pada manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Anshory.

Kontribusi Baznas dalam Pembangunan Daerah

Kerja sama Baznas dengan Komisi VIII DPR RI di Sumut diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Selain itu, upaya ini juga memberikan ruang bagi Baznas untuk terus berinovasi dalam memberdayakan masyarakat. Idy Muzayyad menyatakan bahwa kolaborasi ini mendorong Baznas untuk berperan lebih aktif dalam menyelaraskan kebijakan dengan pihak lain. “Melalui dialog dengan DPR dan pemerintah daerah, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan mencari solusi yang lebih optimal,” katanya.

Baznas juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam pelaksanaan zakat. Dalam kunjungan kerja tersebut, Baznas menyalurkan bantuan KJU sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi masyarakat. Program ini memberikan dukungan kepada pelaku usaha kecil yang terdampak bencana, sehingga mampu bertahan dan berkembang. “KJU menjadi salah satu inisiatif yang menunjukkan bagaimana zakat bisa menjadi alat untuk memulihkan perekonomian,” kata Idy. Selain itu, program ini juga memberikan kepastian bahwa bantuan sosial tidak hanya bersifat sementara, tetapi bisa berdampak jangka panjang.

Pembangunan Sosial dan Dukungan Kebijakan

Menurut Anshory Siregar, dukungan kebijakan dari DPR RI menjadi sangat kritis dalam memastikan pelaksanaan program sosial berjalan lancar. “Kebijakan yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk Baznas,” katanya. Ia menekankan bahwa kerja sama dengan Baznas akan memastikan setiap kebijakan bisa dijalankan secara konsisten dan berdampak maksimal. “Dengan sinergi ini, kita bisa menciptakan ekosistem yang lebih kuat untuk mendukung