Rp253,6 M digelontorkan Pemprov, 103 sekolah swasta gratis di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan dana sebesar Rp253,6 miliar untuk menyediakan pendidikan gratis kepada 103 sekolah swasta di kota administrasi Jakarta. Langkah ini bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Peluncuran Program Pendidikan Inklusif

“Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis,” ujar Gubernur DKI Pramono Anung dalam siaran pers, Sabtu.

Gubernur DKI Pramono Anung menyatakan kebijakan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan anak-anak Jakarta tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Ia berharap program ini dapat membantu memutus siklus ketidakberuntungan di kalangan keluarga kurang mampu.

Detail Pembiayaan dan Pelaksanaan

Program tersebut diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025. Dalam kebijakan ini, 40 sekolah swasta yang telah terdaftar akan menerima pendanaan selama 12 bulan, dimulai dari Januari hingga Desember 2026. Sementara itu, 63 sekolah swasta baru akan mendapat bantuan selama enam bulan, mulai Juli hingga Desember 2026.

Jenjang Pendidikan dan Wilayah Pembiayaan

Peluncuran sekolah swasta gratis mencakup seluruh jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB. Program ini berlaku di lima wilayah kota administrasi Jakarta, mencakup area yang beragam dalam segi ekonomi dan akses pendidikan.

Program Bantuan Lain yang Tetap Berlangsung

Di samping sekolah swasta gratis, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan berbagai bantuan pendidikan lainnya terus berjalan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan ijazah. Gubernur Pramono Anung mengapresiasi partisipasi pihak sekolah dan peserta program bantuan.

“Kami berharap berbagai kebijakan ini menjadi pijakan awal lahirnya generasi Jakarta yang lebih maju melalui akses pendidikan yang inklusif, tuntas, dan berkualitas,” tuturnya.