Dukung Petani Hadapi Iklim, RI-PBB Luncurkan Program Ketahanan Pangan

Di Jakarta, Kamis (9/4), Indonesia bersama PBB mengumumkan komitmen untuk mendukung pertanian kecil dalam menghadapi ancaman perubahan iklim melalui program “UN Joint Programme: Leveraging Finance to Scale Up Climate Resilient Food Systems”. Program ini, yang diresmikan di Jakarta, bertujuan memperluas kesempatan akses ke layanan keuangan dan memperkuat kemampuan petani dalam menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan.

Program akan fokus pada dua wilayah, yaitu Jawa Timur dan Lampung. Dalam pernyataan resmi UNIC Jakarta, Jumat (10/4), disebutkan bahwa inisiatif ini dirancang untuk mendorong transisi menuju sistem pangan yang tahan iklim sekaligus sejalan dengan prioritas nasional, khususnya pembangunan berkelanjutan.

“Dengan program ini, harapan kami adalah meningkatkan akses finansial untuk petani serta mendorong implementasi pertanian cerdas iklim,” ujar Leonardo A. A. Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup di Bappenas.

Program ini menawarkan pelatihan terkait praktik pertanian yang responsif terhadap kondisi lokal, termasuk penggunaan teknologi inovatif. Contohnya, petani akan diberi akses pada pertanian tahan iklim seperti padi hemat air untuk setidaknya 15 ribu petani di Jawa Timur.

Pertanian cerdas iklim mencakup berbagai metode dan teknologi yang adaptif terhadap kondisi setempat. Tujuannya adalah meningkatkan produksi, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.

Untuk mendorong pertanian berkelanjutan, program ini menggabungkan mekanisme pembiayaan inovatif, seperti skema asuransi iklim Indonesia dan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Petani skala kecil akan didukung menerapkan pola pertanian yang ramah lingkungan sebagai syarat akses ke asuransi iklim, termasuk teknologi terbaru seperti irigasi bertenaga surya.

Dalam perjalanannya, program ini akan mendapatkan dana sebesar 150 juta dolar AS (Rp2,5 triliun) melalui penerbitan SDG Bond tahunan Indonesia, Green, dan Green Sukuk berbasis proyek. Dana tersebut digunakan untuk menunjang praktik berkelanjutan serta peningkatan kandungan gizi beras bagi setidaknya 300 ribu petani kecil.

Program juga berharap BPDLH dapat menyalurkan dana mikro kepada minimal 400 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menerapkan proyek agro-silvo-pastoral layak kredit. Proyek ini menggabungkan budidaya tanaman, kehutanan, dan peternakan.

Program akan berlangsung hingga 2027, dipimpin oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dalam kerja sama dengan Badan Internasional untuk Pendanaan Pembangunan Pertanian (IFAD), Program Pembangunan PBB (UNDP), dan Kantor Kepala Perwakilan PBB (UNRCO).

“Melalui program ini, kami berharap membuka lebih banyak investasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk petani kecil, perempuan, dan anak muda,” tambah Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia.

Program didukung oleh Joint SDG Fund, bekerja sama dengan UN Food Systems Coordination Hub, serta kontribusi dari sejumlah negara, antara lain Uni Eropa, Belgia, Denmark, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Monako, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Korea Selatan, Arab Saudi, Spanyol, Swedia, dan Swiss.