Komisi VIII DPR RI apresiasi gerak cepat Kemenhaj persiapkan haji 2026

Jakarta – Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, Rabu malam, menjadi panggung untuk menyampaikan dukungan terhadap kinerja Kementerian Haji. Marwan Dasopang, ketua Komisi VIII DPR RI, menyatakan pujian terhadap responsif Kemenhaj dalam menghadapi persiapan haji 2026, khususnya terkait selesainya penerbitan visa jamaah dan rencana distribusi kartu Nusuk sebelum keberangkatan.

“Selesainya penerbitan visa jamaah menjadi pencapaian signifikan. Demikian pula dengan Nusuk yang akan dibagikan sebelum keberangkatan, ini bagian dari upaya meningkatkan pengalaman jamaah,” ujar Marwan.

Marwan menekankan bahwa penyelenggaraan haji setiap tahun selalu menghadapi dinamika yang berbeda, sehingga membutuhkan kemampuan adaptasi yang cepat dari seluruh pihak terlibat. “Tantangan haji bersifat perubahan terus-menerus. Masalah yang muncul tahun lalu belum tentu terjadi tahun ini, karena itu kita harus mampu mendeteksi potensi hambatan lebih dini agar tidak mengganggu pelayanan,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antar-lembaga dan kementerian untuk menjaga kualitas layanan haji. “Kementerian serta lembaga terkait harus bersinergi. Mengelola haji bagi jamaah dalam jumlah besar bukanlah hal mudah, sehingga diperlukan koordinasi yang stabil dan kolaborasi kuat,” kata Marwan.

Komisi VIII DPR RI berharap penyelenggaraan haji dapat berjalan terus-menerus tanpa gangguan dalam setiap tahapan. “Haji digelar setiap tahun, namun prosesnya tidak boleh terputus. Kualitas layanan harus terus meningkat melalui kesinambungan yang baik,” ujarnya.

Menyusul, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa Rakernas bertujuan menyelaraskan visi untuk keberangkatan gelombang pertama ke Tanah Suci pada 22 April 2026. “Saya ingin menghindari pengulangan kesalahan yang terjadi tahun lalu, agar haji tahun ini berjalan lebih baik,” katanya.

Selama pembicaraan, Gus Irfan menyoroti beberapa masalah yang perlu diperbaiki, seperti pemisahan keluarga karena perbedaan syarikah, keterlambatan distribusi kartu Nusuk, serta kendala terkait konsumsi. Ia berharap hasil Rakernas dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan layanan yang lebih optimal.