Titiek Soeharto: Diskusi tentang Rencana Perubahan Bulog menjadi Lembaga Otonom Masih Berlangsung

Jakarta – Titiek Soeharto, ketua Komisi IV DPR RI, menyatakan bahwa pembahasan mengenai rencana mengubah Perum Bulog menjadi badan otonom masih berlangsung di tingkat komisi bersama pemerintah. Dalam wawancara dengan wartawan setelah rapat kerja dengan sejumlah menteri dan perwakilan BUMN pangan, dia mengatakan bahwa proses ini belum selesai dan menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

“Masih, masih (pembahasan),” ujarnya.

Titiek menegaskan bahwa DPR RI tetap berkomunikasi dengan pemerintah untuk memastikan arah kebijakan yang akan diambil. “Ini kan kita nunggu dari pemerintah aja bagaimana,” tambahnya. Meski tidak memberikan detail lebih lanjut, ia memastikan bahwa komunikasi antara lembaga legislatif dan eksekutif masih aktif dalam menentukan masa depan Bulog.

Komisi VI DPR Dukung Percepatan Revisi UU Pangan

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, sebelumnya mengatakan bahwa rencana perubahan status Bulog menjadi lembaga otonom merupakan kewenangan DPR RI melalui revisi UU pangan yang sedang diproses di Komisi IV. Ia menekankan bahwa revisi ini bisa dilakukan setelah disetujui, sehingga Bulog akan otomatis beralih menjadi badan otonom sesuai regulasi baru.

“Nah sekarang dalam proses penggodokan. Intinya Komisi VI juga mendorong Komisi IV untuk segera ini terwujud undang-undang tersebut,” terang Rizal di Jakarta, Rabu (21/1).

Rencana transformasi tersebut diumumkan sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah agar Bulog dapat fokus pada fungsi non-komersial, seperti penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional, guna mendorong swasembada pangan yang ditargetkan selesai pada 2027.

Bulog diharapkan mengelola sembilan bahan pokok, termasuk beras, jagung, minyak goreng, gula, telur, susu, kedelai, serta komoditas penting lainnya. Perubahan ini dianggap penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan akses harga yang terjangkau bagi masyarakat.