Kebijakan Baru: Polres Cilacap Masuk Daftar Penerima THR Duit Panas Bupati Syamsul Auliya, KPK Pindahkan Pemeriksaan ke Polres Banyumas
KPK Alihkan Penyidikan THR ke Polres Banyumas
Kasus Pemalakan Bupati Cilacap Mengemuka dalam OTT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan proses penyidikan terkait dana Tunjangan Hari Raya (THR) ke Polres Banyumas. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest), lantaran Polres Cilacap sempat terdaftar sebagai penerima THR dari duit haram yang diduga diperoleh Bupati Cilacap Syamsul Auliya.
Kasus ini terbongkar setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang menangkap 27 orang terkait praktik pemalakan. Syamsul Auliya sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan dugaan korupsi di bidang pemberian THR kepada perangkat daerah (SKPD). Pemalakan dilakukan dengan ancaman mutasi jabatan sebagai penghalang.
“Mengapa pemeriksaan diarahkan ke Banyumas, bukan Cilacap? Karena dari informasi yang kami kumpulkan, Polres Cilacap menjadi salah satu pihak eksternal yang menerima THR dari dana haram tersebut,” jelas Asep Guntur, Deputi Bidang Penindakan KPK, saat jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu (14/3).
Dalam kasus ini, KPK menaikkan perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Syamsul Auliya sebagai Bupati Cilacap, serta Sadmoko Danardono sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. Penahanan terhadap kedua pihak dilakukan selama 20 hari di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, mulai 14 Maret hingga 2 April 2026.
KPK menyebutkan bahwa dana THR mencapai Rp610 juta, yang diduga digunakan untuk memeras SKPD. Dari jumlah itu, sekitar Rp515 juta disetorkan sebagai THR kepada Forkopimda, sementara sisanya berupa dana pribadi. Dugaan ini muncul setelah operasi OTT yang mengungkap praktik korupsi dengan modus pemerasan.
KPK juga menyatakan bahwa Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman berencana memberikan THR kepada Kapolresta Cilacap dari dana pemerasan. Dari 23 SKPD yang diperiksa, 27 orang terjaring dalam OTT. KPK menekankan pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik, karena dugaan korupsi ini tidak hanya terjadi di Cilacap, melainkan juga di daerah lain.
