Indonesia tekankan reformasi pertanian di forum WTO

Jakarta (ANTARA) – Dalam upaya meningkatkan konsolidasi perubahan dalam sektor pertanian, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa Indonesia akan mengusulkan peningkatan diskusi di Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang akan diadakan 26-29 Maret 2026 di Kamerun. Menurut Budi, forum ini bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk menggerakkan perundingan pertanian WTO yang telah mengalami penurunan momentum dalam beberapa tahun terakhir.

Indonesia menekankan bahwa KTM ke-14 WTO harus menjadi kesempatan untuk menghidupkan kembali perundingan pertanian yang dalam beberapa tahun terakhir terhenti. Indonesia, sebagai koordinator G-33, mengimbau agar reformasi pertanian WTO tetap berorientasi pada pembangunan, ujar Budi dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Pertemuan G-33 kali ini mengambil tema “G-33 Prioritas dan Tindakan Bersama Menuju KTM-14 untuk Memajukan Perundingan Pertanian WTO yang Inklusif.” Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah penyelarasan Pernyataan Bersama yang akan dipresentasikan pada KTM ke-14, tambahnya. Dalam dokumen tersebut, para menteri G-33 akan menyatakan kembali komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan, adil, inklusif, dan transparan, dengan WTO sebagai fondasi.

Budi menambahkan bahwa Indonesia akan terus mendorong pendekatan yang tegas namun konstruktif agar kepentingan negara-negara berkembang tetap dipertimbangkan dalam reformasi pertanian WTO. Isu-isu kunci seperti Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH), Special Safeguard Mechanism (SSM), dan Special and Differential Treatment (S&DT) harus tetap menjadi bagian dari agenda perundingan, katanya. Indonesia bersama anggota G-33 akan memastikan topik-topik prioritas negara-negara berkembang mendapat perhatian signifikan sebelum KTM ke-14.

Kepemimpinan Indonesia dalam forum WTO menegaskan komitmen nasional untuk memperjuangkan sistem perdagangan multilateral yang lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada kepentingan pembangunan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani kecil,” ujar Budi.