Teka-teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran

Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran, yang mengakibatkan kematian Ayatollah Ali Khamenei, memicu peninjauan kembali peran Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah forum internasional yang didirikan AS untuk mendinginkan ketegangan di Timur Tengah. Kelompok-kelompok masyarakat sipil, termasuk Majelis Ulama Indonesia, akademisi, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat, mulai mengkritik keterlibatan Indonesia dalam BoP. Aliansi mahasiswa Universitas Indonesia bahkan menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kembali keikutsertaan negara ini dalam forum tersebut.

BoP memiliki tugas utama mendorong gencatan senjata, menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan memfasilitasi pemulihan wilayah konflik di Gaza. Namun, serangan terhadap Iran yang melibatkan AS dan Israel sebagai pihak utama membuat efektivitas BoP dipertanyakan. Meski begitu, pemerintah Indonesia masih menunggu beberapa hari ke depan sebelum memutuskan langkah lebih lanjut. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan, diskusi mengenai BoP sementara ditunda karena fokus pemerintah beralih pada eskalasi konflik Iran.

“Semua pembicaraan BoP dijeda, perhatian bergeser ke situasi di Iran,” kata Sugiono.

Menurut Sugiono, Indonesia masih menjalin komunikasi dengan kedua belah pihak, AS dan Iran, untuk menilai dampak konflik tersebut. “Kita tunggu beberapa minggu ke depan,” ujarnya. Di sisi lain, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang mempertimbangkan kembali keanggotaan Indonesia dalam BoP. “Dengan perang di Iran, kemungkinan keberhasilan BoP bisa menurun,” tambah Hassan, sekaligus menekankan bahwa Indonesia akan memutuskan apakah BoP tetap relevan atau harus ditinggalkan.

Paradoks Board of Peace: Tekanan Diplomatik dan Prinsip Kedaulatan

Analisis dari Lina Alexandra, ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS, mengungkapkan bahwa sikap pemerintah Indonesia hati-hati mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik, khususnya dalam hubungan dengan AS. Menurutnya, Indonesia tak ingin menyebabkan ketegangan dengan Trump dalam negosiasi tarif. “Kita tidak ingin membuat Trump marah,” jelas Lina, yang menambahkan bahwa kekhawatiran terkait kebijakan tarif resiprokal sekarang tidak lagi pasti karena beberapa keputusan AS telah dibatalkan.

“Apakah itu masih menjadi pertimbangan? Karena kita juga tidak tahu apakah agreement itu masih berlaku atau tidak,” tanya Lina.

Lebih lanjut, Lina mengkritik minimnya respons resmi Indonesia terhadap serangan yang membunuh Pemimpin Tertinggi Iran. “Indonesia selama ini konsisten menolak tindakan militer yang merusak kedaulatan negara lain,” tegasnya. Pernyataan ini menyoroti ketidakkonsistenan jika BoP tidak memberi dampak nyata dalam mengubah dinamika konflik.

Konteks dan Pemikiran Internal

Dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia, Hadza Min Fadhli Robby, berpendapat bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP tidak secara otomatis memberikan pengaruh diplomatik besar. Menurutnya, beberapa negara seperti Turki dan Qatar justru memiliki posisi lebih kuat karena hubungan langsung dengan pihak terlibat di Timur Tengah. “Iran telah mengangkat pemimpin baru, nama mereka pernah disebut Trump,” tambah Hadza, menyoroti konteks geopolitik yang lebih luas.

Seiring itu, pertanyaan terus mengemuka mengapa pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan tegas untuk keluar dari BoP. Faktor-faktor seperti kerjasama ekonomi, kepentingan diplomatik, dan strategi keseimbangan dalam konflik global menjadi poin utama yang mungkin dipertimbangkan dalam proses peninjauan tersebut.